Kebijakan-Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal (1950–1959)

Masa Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer (1950–1959) bukan hanya ditandai dengan seringnya pergantian kabinet, tetapi juga dengan berbagai upaya besar untuk membangun perekonomian nasional. Pada periode ini, pemerintah Indonesia berusaha mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional yang mandiri.

Lalu, kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah saat itu? Mengapa banyak program ekonomi yang justru menimbulkan masalah baru? Mari kita bahas satu per satu.

1. Pemikiran Ekonomi Nasional: Mengubah Warisan Kolonial

Pada awal 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh:

• Perusahaan asing
• Pengusaha keturunan Tionghoa
• Sistem ekonomi warisan Belanda

Para pemikir ekonomi nasional ingin mengubah kondisi ini agar ekonomi Indonesia dikuasai oleh bangsa sendiri.

Salah satu tokoh penting dalam bidang ekonomi saat itu adalah Soemitro Djojohadikusumo. Ia berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan kelas pengusaha pribumi yang kuat agar mampu membangun ekonomi nasional. Menurut Soemitro, "Pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan ekonomi baru, bukan sekadar melanjutkan sistem kolonial.".

2. Program Benteng (Plan Soemitro)

Gagasan Soemitro diwujudkan dalam Program Benteng pada masa Mohammad Natsir. Tujuan Program Benteng yakni sebagai berikut.

• Memberikan lisensi impor kepada pengusaha pribumi
• Memberikan bantuan kredit
• Melindungi pengusaha pribumi dari persaingan asing

Harapannya: Terbentuk kelas menengah pribumi yang kuat dan mampu bersaing.

Masalah yang Muncul:

Dalam praktiknya, banyak penyimpangan:

• Lisensi diberikan karena hubungan politik, bukan kemampuan usaha
• Lisensi dijual kembali demi keuntungan cepat
• Muncul perusahaan “Ali-Baba” yang merupakan perusahaan kerja sama antara "Ali" para pribumi yang hanya meminjamkan nama mereka dan "Baba" para pengusaha Tionghoa yang sebenarnya menjalankan usaha.

Akibatnya, tujuan membangun pengusaha pribumi tidak tercapai secara maksimal.

3. Gerakan Asaat

Pemerintah juga mendukung Gerakan Asaat yang bertujuan:

• Memberikan perlindungan ekonomi bagi pengusaha pribumi
• Mengurangi dominasi pengusaha asing dan keturunan Tionghoa

Namun kebijakan ini menimbulkan ketegangan sosial, bahkan konflik dan perusakan toko-toko milik warga keturunan Tionghoa. Artinya, kebijakan ekonomi pada masa ini bukan hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga sosial-politik.

4. Gunting Syafruddin (1950)

Untuk mengatasi banyaknya uang yang beredar dan defisit anggaran, Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan yang dikenal sebagai "Gunting Syafruddin". Kebijakan ini memotong nilai uang menjadi setengahnya untuk pecahan Rp2,50 ke atas.

Tujuan:

• Mengurangi jumlah uang beredar
• Menekan inflasi
• Mengurangi defisit anggaran

Kebijakan ini cukup mengejutkan masyarakat, tetapi menjadi salah satu langkah drastis dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Contoh Mata Uang yang Digunting

5. Rencana Pembangunan Lima Tahun

Pemerintah juga membentuk Biro Perancang Nasional (BPN) pada masa Ali Sastroamidjojo untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956–1960) dengan tujuannya sebagai berikut.

• Mendorong industri besar
• Mengembangkan sektor publik
• Menarik penanaman modal

Namun program ini sulit dijalankan karena instabilitas politik, seringnya pergantian kabinet, dan keterbatasan dana.

6. Nasionalisasi Perusahaan Asing

Masalah Irian Barat dan hubungan dengan Belanda menyebabkan pemerintah mengambil langkah tegas:

• Mengambil alih perusahaan milik Belanda
• Menetapkannya sebagai milik negara

Sejak 1957, nasionalisasi dilakukan dalam dua tahap:

1. Pengambilalihan dan pengawasan
2. Penetapan resmi melalui undang-undang tahun 1958

Langkah ini bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

PERMASALAHAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia menghadapi beban ekonomi besar akibat hasil Konferensi Meja Bundar (KMB):

• Utang luar negeri meningkat
• Ekspor masih bergantung pada hasil perkebunan
• Struktur ekonomi belum stabil

Masalah jangka pendek:

• Banyak uang beredar
• Biaya hidup meningkat

Masalah jangka panjang:

• Pertumbuhan penduduk tinggi
• Tingkat kesejahteraan rendah

Defisit anggaran bahkan mencapai:

• 20% pada tahun 1950
• 100% pada tahun 1960

Situasi ini menunjukkan bahwa masa Demokrasi Liberal penuh dengan tantangan ekonomi yang berat.

KESIMPULAN

1. Masa Demokrasi Liberal ditandai seringnya pergantian kabinet.
2. Kebijakan ekonomi bertujuan mengubah sistem kolonial menjadi sistem nasional.
3. Program Benteng dan Gerakan Asaat bertujuan memperkuat pengusaha pribumi.
4. Kebijakan seperti Gunting Syafruddin dan nasionalisasi perusahaan dilakukan untuk menstabilkan ekonomi.
5. Namun instabilitas politik dan keterbatasan dana membuat banyak program tidak berjalan optimal.