Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945 (Pasal 27—34)

Dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Keduanya tidak bisa dipisahkan, karena hak dan kewajiban berjalan berdampingan seperti dua sisi mata uang.

Apa itu Hak?

Hak adalah sesuatu yang berhak kita terima atau peroleh sebagai warga negara. Hak melekat sejak seseorang menjadi warga negara dan dijamin oleh negara melalui konstitusi.

Contohnya:

• Hak mendapatkan pendidikan
• Hak atas pekerjaan
• Hak mendapat perlindungan hukum
• Hak memberi kita perlindungan dan jaminan agar dapat hidup layak.

Apa itu Kewajiban?

Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau patuhi sebagai warga negara. Kewajiban bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Contohnya:

• Wajib menaati hukum
• Wajib membayar pajak
• Wajib ikut serta dalam pembelaan negara

Untuk lebih mempermudah pemahaman mengenai perbedaan hak dan kewajiban, perhatikan tabel perbedaan hak dan kewajiban berikut.

Secara umum, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Keseimbangan antara keduanya menjadi prinsip penting yang harus dijaga oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, menuntut hak harus disertai dengan pelaksanaan kewajiban, karena mengabaikan kewajiban dapat mengganggu keseimbangan tersebut.

Setelah memahami pengertian hak dan kewajiban secara umum, penting untuk melihat bagaimana konsep tersebut diatur secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara secara tegas tercantum dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 UUD 1945. Pasal-pasal ini menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara dalam berbagai bidang kehidupan.

Penjabaran/Penjelasan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Tertera dalam Pasal 27–34 UUD 1945

PASAL 27

(1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan  pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

• Hak: Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara di depan hukum serta dalam sistem pemerintahan, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, atau status sosial.
• Kewajiban: Setiap warga negara berkewajiban mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati sistem pemerintahan sebagai bentuk tanggung jawab dalam kehidupan bernegara.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

• Hak: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan kerja serta penghasilan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak dan manusiawi.
• Kewajiban: Setiap warga negara berkewajiban berusaha secara aktif dan bertanggung jawab dalam bekerja serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi sesuai kemampuan yang dimiliki.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

• Hak: Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam usaha mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Kewajiban: Setiap warga negara berkewajiban turut serta dalam pembelaan negara, baik melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, maupun bentuk partisipasi lain yang diatur oleh negara.

PASAL 28

Kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

• Hak: Setiap warga negara berhak untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi, berkumpul secara damai, menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, dan mengekspresikan pikiran melalui berbagai media yang sah.
• Kewajiban: Dalam menggunakan kebebasan tersebut, setiap warga negara wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, tidak melanggar hak orang lain, serta menjaga ketertiban dan keamanan umum.

BAB XA**)

HAK ASASI MANUSIA

PASAL 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

• Hak: Setiap orang memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa ancaman dari pihak mana pun.
• Kewajiban: Setiap orang wajib menghormati hak hidup orang lain dan tidak melakukan tindakan yang mengancam atau merampas kehidupan pihak lain.

PASAL 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan  melalui  perkawinan yang sah.

• Hak: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
• Kewajiban: Setiap orang wajib menghormati ketentuan hukum yang mengatur perkawinan dan kehidupan keluarga.

(2) Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak  atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

• Hak: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
• Kewajiban: Setiap orang, terutama orang tua dan negara, berkewajiban melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif.

PASAL 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

• Hak: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
• Kewajiban: Setiap orang wajib memanfaatkan kesempatan tersebut secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas diri dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

• Hak: Setiap orang berhak memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.
• Kewajiban: Dalam memperjuangkan hak tersebut, setiap orang wajib menghormati hukum dan tidak merugikan kepentingan umum.

PASAL 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

• Hak: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
• Kewajiban: Setiap orang wajib menaati hukum dan menjunjung prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

• Hak: Setiap orang berhak bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.
• Kewajiban: Setiap pekerja dan pemberi kerja wajib menjalankan hubungan kerja secara jujur, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap orang berhak memperoleh desempatan yang sama dalam  pemerintahan.

• Hak: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
• Kewajiban: Setiap warga negara wajib menggunakan kesempatan tersebut secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum.

(4) Setiap warga negara berhak atas status kewarganegaraan.

• Hak: Setiap warga negara berhak atas status kewarganegaraan yang jelas dan diakui oleh negara.
• Kewajiban: Setiap warga negara wajib menghormati ketentuan hukum yang mengatur kewarganegaraan.

PASAL 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

• Hak: Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, serta menentukan tempat tinggal tanpa paksaan dari pihak mana pun.
• Kewajiban: Dalam menggunakan kebebasan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan orang lain serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dangan hati nuraninya. 

• Hak: Setiap orang berhak meyakini suatu kepercayaan serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.
• Kewajiban: Setiap orang wajib menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak atau merugikan pihak lain.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 

• Hak: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
• Kewajiban: Kebebasan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tetap menjaga ketertiban umum.

PASAL 28F

Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

• Hak: Setiap orang berhak mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi untuk pengembangan diri dan kehidupan sosialnya.
• Kewajiban: Setiap orang wajib menggunakan informasi secara bijak, tidak menyebarkan berita bohong (hoaks), serta menghormati privasi dan hak orang lain.

PASAL 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

• Hak: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta berhak memperoleh rasa aman dari ancaman.
• Kewajiban: Setiap orang wajib menghormati dan tidak melanggar keamanan, kehormatan, serta hak milik orang lain.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

• Hak: Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta berhak memperoleh suaka politik.
• Kewajiban: Setiap orang wajib memperlakukan sesama manusia secara manusiawi dan tidak melakukan tindakan yang merendahkan martabat orang lain.

PASAL 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

• Hak: Setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera, lingkungan yang sehat, tempat tinggal yang layak, dan pelayanan kesehatan.
• Kewajiban: Setiap orang berkewajiban menjaga kesehatan diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesehatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan.

• Hak: Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus untuk mencapai kesempatan dan manfaat yang setara.
• Kewajiban: Setiap orang wajib menghormati kebijakan yang bertujuan menciptakan persamaan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

• Hak: Setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial demi pengembangan diri secara menyeluruh dan bermartabat.
• Kewajiban: Warga negara berkewajiban mendukung dan menghormati sistem jaminan sosial demi kesejahteraan bersama.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

• Hak: Setiap orang berhak memiliki dan mendapatkan perlindungan atas hak milik pribadinya.
• Kewajiban: Setiap orang wajib menghormati dan tidak merampas hak milik orang lain.

PASAL 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani,  hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

• Hak: Setiap orang memiliki hak asasi yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.
• Kewajiban: Setiap orang wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia orang lain.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat distriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

• Hak: Setiap orang berhak terbebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlindungan hukum.
• Kewajiban: Setiap warga negara wajib tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan  perkembangan zaman dan perbedaan.

• Hak: Setiap warga negara berhak mempertahankan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.
• Kewajiban: Setiap warga negara wajib menghormati keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

• Hak: Warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara.
• Kewajiban: Negara, khususnya pemerintah, wajib melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

• Hak: Setiap warga negara berhak atas jaminan hukum dalam pelaksanaan hak asasi manusia.
• Kewajiban: Setiap warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan dalam menjalankan haknya.

PASAL 28J

(1) Setiap orang berhak menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

• Hak: Setiap orang berhak mendapatkan penghormatan atas hak asasinya.
• Kewajiban: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.

(2) Dalam menjalankan hak kebebasanya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

• Hak: Setiap orang berhak menjalankan kebebasannya sesuai ketentuan hukum.
• Kewajiban: Setiap warga negara wajib menaati pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi menjaga keadilan, moralitas, serta ketertiban dalam masyarakat demokratis.

BAB XI

AGAMA

PASAL 29

(1) Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa.

• Hak: Setiap warga negara berhak mengembangkan dan menyempurnakan kehidupan keagamaannya, baik secara moral maupun spiritual.
• Kewajiban: Setiap warga negara wajib menghormati nilai Ketuhanan serta menghargai pemeluk agama dan kepercayaan lain. Contohnya, yaitu mengembangkan sikap toleransi antarumat beragama, bekerja sama tanpa membedakan agama, dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk aganamya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu.

• Hak: Setiap warga negara berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
• Kewajiban: Setiap warga negara wajib menghormati kebebasan orang lain dalam beragama dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah pihak lain.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**)

PASAL 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usah pertahanan dan keamanan negara.

• Hak: Setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.
• Kewajiban: Setiap warga negara wajib turut serta menjaga pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan peran dan kemampuannya.

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

• Hak: Rakyat berhak dilibatkan dalam sistem pertahanan dan keamanan negara.
• Kewajiban: Rakyat bersama komponen negara lainnya wajib mendukung terselenggaranya pertahanan dan keamanan negara dari berbagai ancaman.

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

• Hak: Warga negara berhak memperoleh perlindungan dari ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara.
• Kewajiban: Tentara Nasional Indonesia wajib mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

• Hak: Masyarakat berhak memperoleh perlindungan, pelayanan, serta penegakan hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Kewajiban: Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil.

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikut sertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

• Hak: Warga negara berhak memperoleh kepastian hukum mengenai sistem dan pelaksanaan pertahanan serta keamanan negara.
• Kewajiban: Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan warga negara wajib menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN****)

PASAL 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

• Hak: Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu tanpa diskriminasi.
• Kewajiban: Setiap warga negara berkewajiban menempuh pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku serta menghargai kesempatan pendidikan yang diberikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

• Hak: Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah.
• Kewajiban: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar sesuai ketentuan, dan pemerintah berkewajiban membiayai pelaksanaannya agar dapat diakses oleh seluruh warga negara, termasuk yang kurang mampu.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

• Hak: Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yang mengembangkan aspek intelektual, moral, dan spiritual.
• Kewajiban: Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

• Hak: Warga negara berhak memperoleh manfaat dari alokasi anggaran pendidikan yang memadai untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan nasional.
• Kewajiban: Negara wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk menjamin terselenggaranya pendidikan nasional secara optimal.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

• Hak: Warga negara berhak memperoleh manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tetap berlandaskan nilai agama dan persatuan bangsa.
• Kewajiban: Pemerintah wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai agama, persatuan, serta kepentingan kemanusiaan.

PASAL 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

• Hak: Warga negara berhak memelihara dan mengembangkan kebudayaan daerah maupun nasional, mengekspresikan nilai-nilai budaya sesuai hukum, serta memperoleh perlindungan negara atas keberlangsungan kebudayaan tersebut.
• Kewajiban: Warga negara wajib menghormati dan menjaga keberagaman budaya di Indonesia, melestarikan kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa, serta tidak merusak atau merendahkan nilai-nilai budaya dalam masyarakat.

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

• Hak: Warga negara berhak menggunakan dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya serta memperoleh penghormatan atas bahasa daerah sebagai kekayaan nasional.
• Kewajiban: Warga negara wajib menjaga dan melestarikan bahasa daerah agar tidak punah serta menghargai keberagaman bahasa daerah sebagai bagian dari persatuan bangsa.

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)

PASAL 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

• Hak: Warga negara berhak berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan.
• Kewajiban: Warga negara wajib menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan bersama dalam kegiatan ekonomi.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

• Hak: Warga negara berhak memperoleh manfaat dari pengelolaan cabang produksi penting yang dikuasai negara demi kepentingan umum.
• Kewajiban: Warga negara wajib menggunakan dan memanfaatkan hasil produksi tersebut secara bijaksana serta mendukung pengelolaannya untuk kesejahteraan bersama.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

• Hak: Warga negara berhak menikmati dan memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat.
• Kewajiban: Warga negara wajib menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

• Hak: Warga negara berhak memperoleh manfaat dari sistem perekonomian nasional yang adil, berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
• Kewajiban: Warga negara wajib berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan menjunjung prinsip kebersamaan, keadilan, tanggung jawab sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

• Hak: Warga negara berhak memperoleh kepastian hukum terkait pelaksanaan sistem perekonomian nasional.
• Kewajiban: Warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan perekonomian nasional.

PASAL 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

• Hak: Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh pemeliharaan, perlindungan, dan bantuan dari negara.
• Kewajiban: Negara wajib memelihara dan memberikan perlindungan kepada fakir miskin serta anak-anak terlantar.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

• Hak: Warga negara, khususnya yang lemah dan tidak mampu, berhak memperoleh jaminan sosial serta pemberdayaan yang layak.
• Kewajiban: Negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu secara bermartabat.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

• Hak: Warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.
• Kewajiban: Negara wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang memadai.

(4) Keuntungan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undan-undang.

• Hak: Warga negara berhak memperoleh kepastian hukum terkait pelaksanaan kesejahteraan sosial.
• Kewajiban: Warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kesejahteraan sosial.

Pemahaman Pelaksanaan atau Pengamalan dan Pengamanan atau Pelestarian Pancasila pada Masa Orde Lama, Baru, dan Reformasi

ORDE LAMA

Periode 1945—1950

Pada periode ini, terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Muso dengan tujuan mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis (mengganti Pancasila dengan paham komunis).

Terjadi pemberontakan Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) pada 17 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo dengan tujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam.

Periode 1950—1959

Penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

Periode 1959—1966

Pada periode ini dikenal kekuasaan terletak pada presiden dan presiden pada saat itu, yaitu Presiden Soekarno menggabungkan Nasionalisme, Agama, dan Komunis (Nasakom) yang ternyata tidak cocok bagi NKRI.

ORDE BARU

Pada periode ini, Pancasila diterapkan secara murni dan konsekuen,tetapi pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan.Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka sehingga demokrasi Pancasila diwarnai dengan kediktatoran.

ORDE REFORMASI

Kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan itu meliputi:

• Kebebasan berbicara
• Kebebasan berorganisasi
• Kebebasan berekspresi

Adanya kebebasan tersebut dapat memacu kreatifitas masyarakat,tetapi juga membawa dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia seperti: munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan dan sebagainya.

Lirik dan Makna Lagu "Garuda Pancasila"

Arti kata atau kalimat pada lagu Garuda Pancasila:

Garuda Pancasila memiliki makna Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Akulah pendukungmu memiliki makna kami bangsa Indonesia mendukung NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Patriot proklamasi dan sedia berkorban untukmu memiliki makna kami bangsa Indonesia yang berjiwa patriotisme (kepahlawanan) bersedia berkorban untuk negara kapanpun.

Pancasila dasar negara memiliki makna segala sesuatu yang diselenggarakan oleh negara berdasar kepada Pancasila, dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Rakyat adil makmur sentosa memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menginginkan semua rakyat Indonesia hidup makmur sentosa.

Pribadi bangsaku dan Ayo maju maju 3x memiliki makna bangsa Indonesia terus bergerak maju mengembangkan potensi dalam dirinya untuk membawa NKRI menjadi negara maju.

Tokoh-Tokoh Perumusan Pancasila

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh bangsa yang menyampaikan gagasan dan pemikirannya dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Para tokoh tersebut mengemukakan pandangan mengenai dasar negara yang sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia. Gagasan-gagasan ini kemudian menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses perumusan Pancasila. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila beserta penjelasan singkat mengenai pemikiran mereka.

1. Muhammad Yamin

Muhammad Yamin

Muhammad Yamin mengemukakan gagasan bahwa dasar negara Indonesia harus disusun berdasarkan kepribadian dan peradaban bangsa Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai yang menjadi pokok aturan dasar negara harus mencerminkan karakter bangsa serta bersumber dari budaya nasional.

2. Supomo

Supomo

Seperti Muhammad Yamin, Supomo menekankan bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan kebudayaan bangsa Indonesia. Ia mengusulkan konsep negara yang mengutamakan persatuan dan kebersamaan, serta tidak memisahkan kepentingan individu dan masyarakat.

3. Ir. Soekarno

Soekarno

Pada hari ketiga sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidatonya, Soekarno mengemukakan dasar negara yang berbentuk philosophische grondslag atau weltanschauung, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.

Implementasi Pokok Pikiran dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Pokok Pikiran Pertama: "Negara Melindungi Segenap Bangsa Indonesia"

Negara melindungi segenap unsur yang ada di dalamnya merupakan fungsi dari sebuah negara. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV dinyatakan dengan jelas peranan negara sebagai berikut.

"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ..."

Berdasarkan pernyataan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea IV di atas menunjukkan bahwa peranan negara cukup kuat. Persoalannya adalah bagaimana negara memainkan perannya yang telah digariskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut?

Negara harus melindungi segenap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk segenap komponen bangsa dan seluruh kekayaan alamnya serta kekayaan nilai-nilai bangsa Indonesia yang dicita-citakan oleh segenap pendiri negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nilai-nilai yang harus dilindungi dan dipertahankan seperti tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah kemerdekaan dan kedaulatan NKRI, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, falsafah bangsa dan way of life bangsa Indonesia karena nilai-nilai tersebut bersifat final dan merupakan 'harga mati' yang harus dipertahankan oleh seluruh bangsa.

Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia pemerintah atau negara harus mempunyai solusi, yaitu dengan melakukan kebijakan dan tindakan khusus, salah satunya dengan menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan melakukan sistem perencanaan pembangunan.

2. Pokok Pikiran Kedua: "Negara Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Konsep yang terkandung dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam hubungan antarpribadi terhadap keseluruhan, baik material maupun spiritual.

Syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya keadilan sosial:

Semua warga wajib bertindak, bersikap secara adil karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

Semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi sehingga dapat dikatakan bahwa mereka berhak pula menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya.

Sila kelima Pnacasila yang berbunyi, "Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia" ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual-rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

Implementasi sila kelima Pancasila:

• Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikan dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
• Bersikap adil.
• Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
• Menghormati hak-hak orang lain.
• Suka memberi pertolongan kepada orang lain dan menjauhkan diri dari sikap egois dan individualistis.
• Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
• Tidak bersikap boros.
• Tidak bergaya hidup mewah.
• Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
• Suka bekerja keras dan selalu bertakwa kepada Tuhan.
• Menghargai karya orang lain.

3. Pokok Pikiran Ketiga: "Negara Berkedaulatan Rakyat"

Penegasan kedaulatan rakyat dalam konteks hukum Indonesia termaktud dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut.

Ayat (2): "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Kedaulatan rakyat adalah suatu kedaulatan atau kekuasaan di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Contohnya dalam pelaksanaan pemilu, rakyat dapat memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon tersebut berdasarkan nilai yang berlaku. Di dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu merupakan kunci terciptanya demokrasi. Dalam konteks NKRI, kedaulatan rakyat didegasikan dalam lembaga perwakilan, contohnya yaitu antarbadan legislatif, eksekutid, dan yudikatif.

4. Pokok Pikiran Keempat "Negara Berketuhanan Yang Maha Esa"

NKRI merupakan negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa harus benar-benar kita tanamkan dalam hati sanubari. Kepercayaan dan ketakwaan harus kita wujudkan dalam perbuatan sehari-hari sesuai dengan aturan-aturan negara.

Implementasi sila kesatu Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa":

• Menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
• Melakukan perbuatan-perbuatan baik.
• Menjalankan perintah-Nya.
• Manjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Apa Itu Hukum?

Pengertian Hukum

Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup yang mengatur tata cara bermasyarakat.

Unsur Hukum

• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat.
• Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
• Peraturan itu bersifat memaksa.
• Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Tugas Hukum

• Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.
• Menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kedamaian, kebahagiaan, dan kebenaran.
• Menjaga jangan sampai terjadi main hakim sendiri dalam tata pergaulan masyarakat.

Penggolongan Hukum

• Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumbernya

1. Hukum Undang-Undang (UU) adalah hukum yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan dituangkan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hukum Kebiasaan adalah hukum yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus-menerus dan diakui sebagai aturan yang mengikat.
3. Hukum Traktaat adalah hukum yang berasal dari perjanjian atau kesepakatan antarnegara.
4. Hukum Yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk dari putusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara serupa.

• Penggolongan Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya

1. Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu.
2. Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antarnegara.
3. Hukum Asing adalah hukum yang berlaku dalam wilayah negara asing.
4. Hukum Gereja adalah hukum yang ditetapkan oleh gereja untuk anggota-anggotanya.

• Penggolongan Hukum Berdasarkan Bentuknya

1. Hukum Tertulis adalah hukum yang berlaku dan dituangkan secara resmi dalam bentuk tertulis atau tercatat. Hukum tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan merupakan kumpulan peraturan hukum yang disusun secara sistematis dalam satu kitab undang-undang, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sementara itu, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan adalah peraturan hukum yang tidak dihimpun dalam satu kitab tertentu, seperti undang-undang (UU), peraturan pemerintah, dan keputusan presiden.
2. Hukum Tidak Tertulis adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat meskipun tidak dituangkan secara tertulis atau resmi. Hukum ini tumbuh dan berkembang dari kebiasaan serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat, contohnya norma kesusilaan yang dijadikan pedoman dalam berperilaku sehari-hari.

• Penggolongan Hukum Berdasarkan Waktu Berlaku

1. Ius Constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
2. Ius Constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

• Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya

1. Hukum Material adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan.
2. Hukum Formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material.

• Penggolongan Hukum Berdasarkan Sifatnya

1. Hukum yang Memaksa adalah hukum yang dalam keadaan apa pun wajib dipatuhi oleh setiap orang dan memiliki kekuatan paksaan yang bersifat mutlak, sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan pihak mana pun.
2. Hukum yang Mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat aturan atau kesepakatan sendiri dalam suatu perjanjian.

• Penggolongan Hukum Berdasarkan Wujudnya

1. Hukum Objektif adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih dan berlaku secara umum dalam masyarakat.
2. Hukum Subjektif adalah hak atau kewenangan yang timbul dari hukum objektif dan melekat pada seseorang atau kelompok tertentu.

• Penggolongan Hukum Berdasarkan Isinya

1. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau kepentingan umum. Hukum publik meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional.
2. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum perniagaan.

Arti Penting Hukum

• Memberikan kepastian hukum bagi warga negara.
• Melindungi dan mengayomi warga negara.
• Memberikan rasa keadilan kepada warga negara.
• Menciptakan ketertiban dan ketenteraman.

Kepatuhan terhadap Hukum dalam Kehidupan

Kepatuhan terhadap hukum merupakan sikap menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepatuhan ini sangat penting karena hukum berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak agar tercipta ketertiban, keadilan, dan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Salah satu alasan utama mengapa masyarakat harus patuh terhadap hukum adalah karena sanksi hukum bersifat tegas dan nyata. Tegas berarti bahwa aturan hukum telah dibuat secara jelas dan tertulis oleh lembaga yang berwenang, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Setiap pelanggaran hukum telah memiliki ketentuan sanksi yang diatur secara resmi, salah satunya tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Pasal 10 KUHP, sanksi hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok merupakan sanksi utama yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum, seperti hukuman mati dan hukuman penjara. Sementara itu, hukuman tambahan berfungsi sebagai pelengkap hukuman pokok, antara lain berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman keputusan hakim kepada masyarakat.

Selain bersifat tegas, sanksi hukum juga bersifat nyata. Artinya, hukuman yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum. Tingkat berat atau ringannya hukuman disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, sehingga sanksi hukum tidak hanya menjadi ancaman, tetapi benar-benar memberikan efek jera. 

Dengan adanya sanksi hukum yang tegas dan nyata, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk menaati hukum. Kepatuhan terhadap hukum akan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, menjaga ketertiban umum, serta menciptakan kehidupan sosial yang aman, damai, dan berkeadilan.

Pengertian Negara Menurut Para Ahli

Istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta “nagari” atau “nagara” yang berarti kota. Dalam bahasa Inggris negara disebut “state”, bahasa Belanda “staat”, bahasa Perancis “l’etat”, dan bahasa Latin “statum”. Pengertian negara yang ditulis oleh M Solly Lubis dalam bukunya Ilmu Negara (1981:9) di mana beliau mengutip pendapat:

• Soenarko

Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. 

• Logemann

Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan mengatur dan menyelenggarakan masyarakat.

• Harold J. Laski

Negara adalah satu persekutuan manusia yang mengikuti jika perlu dengan tindakan paksaan.  

• Woodrow Wilson

Negara adalah rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu.  

• George Jellinek

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu.

7 Kunci Pokok Sistem Pemerintahan NKRI

7 kunci pokok sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 yaitu

1. Indonesia adalah Negara beradasarkan atas hukum

2. Sistem Konstitusional

3. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat

4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

6. Menteri Negara ialah pembantu presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Sumber: http://myteknologis.blogspot.co.id/2014/01/7-kunci-pokok-sistem-pemerintahan.html

Tata Peraturan Perundang-Undangan NKRI Menurut UU No. 12 Tahun 2011

Dalam UU No.12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1 disebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
• Peraturan Pemerintah 
• Peraturan Presiden 
• Peraturan Daerah Provinsi 
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(sumber:http://tehangatsekali.blogspot.co.id/2011/11/tata-perundangan-menurut-uu-no12-tahun.html)

Penyebab Terjadinya Perang Dunia II

Penyebab umum terjadinya perang dunia II

• Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam menciptakan perdamaian dunia.
• Negara-negara maju saling berlomba memperkuat militer dan persenjataannya.
• Adanya politik aliansi (mencari kawan sekutu).
• Adanya pertentangan-pertentangan akibat ekspansi.
• Adanya pertentangan paham/faham(?) demokrasi, fasisme, dan komunisme.
• Adanya politik balas dendam "Revanche Idea" Jerman terhadap Perancis karena Jerman merasa dihina dengan Perjanjian Versailles.

Penyebab khusus terjadinya perang dunia II

• Di Eropa, penyebab khusus terjadinya perang dunia II adalah serbuan Jerman ke kota Danzig (Polandia) pada tanggal 1 September 1939. Pada tanggal 3 September 1939 negara-negara pendukung LBB (terutama Inggris dan Perancis) mengumumkan perang kepada Jerman, kemudian diikuti sekutu-sekutunya.
• Perang dunia di Pasifik disebabkan oleh serbuan Jepang terhadap Pangkalan Armada Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbour, Hawai pada 7 Desember 1941.   

Tanya Jawab PPKn BAB "Bersatu Kita Teguh" Kelas 8 Kurikulum 2013

1. Jelaskan pengertian negara secara etimologis!

Secara etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta ‘nagari’ atau ‘nagara’ yang berarti kota.

2. Apa saja sifat negara sebagai organisasi kekuasaan?

• Memaksa

Peraturan perundangan yang telah ditetapkan harus ditaati oleh seluruh warga negara maupun aparatur negara. Karena apabila dilanggar, alat-alat negara dapat memaksa dengan menerapkan sanksi hukum yang jelas.

• Memonopoli

Negara dapat memonopoli tujuan bersama dalam negara. Seperti contoh negara dapat melarang pendirian organisasi/agama baru yang dilarang oleh undang-undang.

• Mencakup semua

Peraturan perundang-undangan berlaku pada semua orang tanpa memandang terkecuali.

3. Apa yang terkandung dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)–(3)?

Berdasarkan ketentuan Pasal 33, negara memonopoli semua cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

4. Sebutkan fungsi negara yang harus dilaksanakan menurut pendapat Charles E. Merriem!

• Keamanan ekstern
• Ketertiban intern
• Keadilan
• Kesejahteraan umum
• Kebebasan

5. Sebutkan fungsi minimum negara menurut pendapat Miriam Budiarjo!

• Melaksanakan ketertiban (law and order) 
• Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
• Fungsi pertahanan  
• Menegakkan keadilan

6. Negara mana saja yang pernah menganut teori fasisme?

• Italia ketika dipimpin oleh Benito Mussolini 
• Jerman ketika dipimpin oleh Adolf Hitler 
• Jepang ketika dipimpin oleh Tenno Heiko 

7. Sebutkan unsur-unsur negara menurut konvensi Montevideo!

• Penduduk yang tetap
• Wilayah tertentu 
• Pemerintah 
• Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain

8. Sebutkan unsur-unsur negara apabila dilihat dari konsep politik?

• Unsur konstitusi (mutlak) 

Unsur konstitutif harus memiliki rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat.

• Unsur deklaratif (pengakuan)

Unsur deklaratif yaitu pengakuan de facto (kenyataan) dan pengakuan de jure (hukum).

9. Sebutkan wilayah-wilayah yang terkandung dalam negara?

• Wilayah daratan

Sebagai tempat bermukim dan menyelenggarakan pemerintahan harus memiliki batas-batas yang jelas.

• Wilayah lautan/perairan

Wilayah laut yang berada dalam wilayah suatu negara disebut lautan teritorial. Wilayah laut di luar teritorial disebut laut bebas terbuka.

10. Sebutkan batas-batas wilayah daratan suatu negara!

• Batas alam, seperti sungai, danau, pegunungan dan lembah. 
• Batas buatan, seperti pagar tembok, pagar kawat berduri dan parit. 
• Batas menurut ilmu alam, seperti garis lintang dan garis bujur peta bumi. 

11. Apa saja yang dirumuskan pada perjanjian multilateral di Jamaica? 

• Laut teritorial ditetapkan sejauh 12 mil
• Batas zona bersebelahan antara 2 negara yang jaraknya 24 mil 
• ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) diukur jaraknya 200 mil dari pantai 
• Landas benua/landas kontinen, batasnya lebih dari 200 mil

12. Apa pengertian dari negara kesatuan?

Negara kesatuan ialah negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintahan yang mengatur seluruh daerah.

13. Bagaimana penggolongan negara kesatuan?

Negara kesatuan dapat digolongkan menjadi:

• Negara kesatuan dengan sistem sentralistik, dimana segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat dan daerah tinggal melaksanakan.
• Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana daerah memiliki kekuasaan untuk mengurus urusan rumah tangganya.

14. Apa pengertian dari negara serikat?

Negara serikat ialah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang disebut negara bagian.